Comments Off

Apakah Pertanian Kita Ditunggangi Mafia?

Oleh: Iwan Setiawan, SP., MSi., Lektor Kepala Fakultas Pertanian Uiversitas Padjajaran, Bandung — Siapapun tidak akan menyangkal bahwa di Indonesia, mafia eksis dalam berbagai dimensi, tidak terkecuali dalam pertanian (termasuk perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan). Apa buktinya? Menjawabnya jelas tidak gampang, karena hukum sendiri –yang menjadi piranti pembuktian– sudah lama digenggam mafia. Bukti ilmiah dari “ruang” intelektual juga tidak mudah didapat. Boleh jadi riset mafia pertanian belum ada yang melakukan. Mungkin tidak dianggap penting, mungkin dianggap terlalu rumit dan mungkin juga dianggap membahayakan. Karena demikian, meski tidak sederhana dan aposteriori secara metodologi, pengungkapan eksistensi dan aksi mafia pertanian lebih meyakinkan jika didasarkan pada realita, pada hasil observasi, hasil diskusi, hasil analisis isi dan hasil komparasi. Ada beberapa pertanyaan yang layak dijadikan patokan: 1) jika mafia pertanian itu ada, maka sejak kapan mereka mulai ada? 2) dalam ruang mana mereka berdiasfora? 3) Seperti apa jejaring dan wujud aksi mereka? dan 4) bagaimana solusi mengendalikan mereka?
Secara historis, mafia pertanian “yang terkategorikan” varian patologi sosial post-tradisional, merupakan keniscayaan dari sistem sosial dan tata pemerintahan yang mengalami abnormalitas. Seperti dikonstruksi penguasa Roma abad pertengahan, mafia pertanian di Indonesia juga tumbuh bersama penetrasi kapitalisasi dan menguat dalam tubuh demokrasi yang terdistorsi. Pada awal pertumbuhannya, mafia pertanian dapat dibagi menjadi empat kategori. Pertama, mafia yang sengaja diciptakan oleh kekuatan eksternal yang ingin terus mengendalikan ekonomi-politik dan mengeksploitasi sumberdaya alam. Kedua, mafia yang terbangun karena ekses dari “keroposnya sistem pengelolaan negara dan merebaknya penyakit peradaban (KKN)”. Ketiga, mafia yang secara sadar (sengaja) maupun tidak sadar dibentuk dan dipelihara oleh “penguasa”. Keempat, mafia yang dibangun oleh mereka-mereka yang terpental (terpinggirkan) dan sulit menembus cincin kekuasaan.
Secara eksplisit, meskipun telah ada sejak zaman penjajahan, namun dalam ranah pertanian, mafia mulai kentara sesaat setelah kemerdekaan. Sebut saja pergerakan investor atau pemilik modal asing bidang agribisnis perkebunan (estate) yang membangun persekongkolan dalam upaya menjaga keberlanjutan penguasaan aset-aset dan kontrak bisnis perkebunan. Memasuki masa awal orde lama, eksistensi dan keterlibatan mafia pertanian juga terlihat jelas dalam “prosesi” lahirnya berbagai kesepakatan perdagangan (ekspor) komoditas perkebunan dengan negara-negara industri. Modusnya, apalagi kalau bukan “melanggengkan eksploitasi” sumberdaya alam” dan menguasai berbagai industri berbasis pertanian. Konspirasi utamanya datang dari aliansi korporasi transnasional (TNCs). Keterlibatan mafia juga terlihat dalam “pengaturan” batas laut, mekanisme eksploitasi sumberdaya kelautan dan mekanisme eksploitasi hutan. Pada masa orde lama, mafia pertanian lebih banyak didesain oleh entitas kapital luar dan negara adidaya, terutama oleh entitas yang terpental dan kesulitan menembus dinding idiologi. Pada masa multi partai, mafia pertanian yang terbangun dari dalam sejatinya sudah berdiasfora, namun masih malu-malu dan menempel pada kekuatan-kekuatan politik yang dominan.
Mafia pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sesaat setelah orde lama tumbang. Mereka tidak hanya bermain dalam domain biasa, tetapi mulai menunggangi lembaga pertahanan dan pusat kekuasaan. Modusnya, apalagi kalau bukan pengaplingan, distribusi pengelolaan serta persentase hasil dari proyek pembangunan dan eksploitasi sumberdaya alam. Pada fase awal orde baru, pergerakan mafia pertanian terlihat jelas dalam pemandulan UU Pokok Agraria, “desain” mekanisme investasi asing dan kontrak eksploitasi sumberdaya alam yang tidak seimbang. Terlihat juga dalam desain mekanisme pembayaran utang luar negeri yang menggunakan “produk primer (baca: mentah) dari pertanian, perikanan dan kehutanan”. Mulanya, pemandulan UUPA terbingkai “aroma orde lama”, namun sejatinya terselip kepentingan TNCs yang menghendaki dominasi “penguasaan hak atas lahan”. Suksesi komuflase UUPA jelas melibatkan mafia pertanian, termasuk dalam marginalisasi hak-hak politik para petani.
Pada masa perkembangan orde baru, warna mafia pertanian semakin terlihat jelas dalam suksesi revolusi hijau (green revolution), eksploitasi sumberdaya hutan, eksploitasi isi lautan dan swastanisasi perkebunan. Indikasinya terlihat dari: 1) derasnya aliran modal (utang) dan investor asing yang membonceng banyak kepentingan; 2) kentalnya pengaturan kebijakan pembangunan pertanian yang bias pangan (padi) dan perkebunan (sawit); 3) kentalnya pengaturan ekspor agro yang bias produk mentah (tidak bernilai tambah); 4) longgarnya pengaturan impor input dan output pertanian; 5) kentalnya pengaturan kebijakan pengembangan industri yang tidak memihak pada sektor pertanian; 6) kentalnya pengaplingan hutan dan lautan oleh segelintir perusahaan dan kroni-kroni seputar kekuasaan; 7) kentalnya dominasi ekspor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan oleh mafia bisnis dalam lingakaran kekuasaan; 8) mengkristalnya monopoli produksi dan pasar komoditas agro strategis oleh segelintir korporasi; dan 9) subordinasi teknologi dan kelembagaan lokal oleh inovasi luar.
Pada fase awal orde baru, mafia pertanian “boleh jadi” baru bergerak pada ruang peraturan, lebih pada upaya membuka peta jalan, membangun fondasi bagi suksesi korporasi atau lembaga utang, serta kesepakatan pembagian porsi investasi dan distribusi hasil eksploitasi. Sedangkan perburuan rente ekonomi yang sesungguhnya baru berlangsung pada paruh kedua 1970-an. Berbagai proyek bagi suksesi padi-nisasi dioperasikan dalam skala raksasa. Perkebunan tumbuh bersama eksploitasi hutan yang besar-besaran. Alhasil, memasuki era 1990-an, para mafia pertanian bukan hanya sukses mendominasi bisnis perkebunan, kehutanan dan kelautan, tetapi merambah pada praktik agroindustri dan impor-ekspor pertanian. Dominasi korporasi dan bisnis kroni tidak hanya dalam rantai pasok input, tetapi juga dalam output pertanian. Beberapa komoditas (terutama pangan) yang sejatinya dapat dipenuhi sendiri, mulai diimpor secara besar-besaran.
Memasuki paruh kedua 1990-an (periode reformasi), mafia pertanian jauh lebih liar. Pada masa ini grafik impor komoditas strategis melompat beberapa kali lipat. Bahkan ironi, lebih dari separuh stok beras di pasar internasional diborong Indonesia. Pada masa ini, eksistensi dan jejaring mafia pertanian terbongkar hingga pangkal dan akar. Celakanya, atas nama recovery krisis, globalisasi, swastanisasi, investasi dan stabilisasi, berbagai skenario baru pun diciptakan. Implikasinya, alih-alih mandiri, impor berbagai komoditas pertanian kembali mengalir membanjiri berbagai level pasar. Paradoks dengan itu, ekspor agro Indonesia justru tersendat-sendat. Implikasinya, defisit nilai ekspor-impor komoditas agro menjadi bertambah besar. Diberlakukannya berbagai standar ganda oleh negara importir membuat eksportir agro Indonesia banyak yang terpental dan diambil alih mafia pertanian negara tetangga.
Pemberlakuan sistem ekonomi terbuka juga memicu munculnya varian mafia pertanian, sebut saja “komuflase investasi” melalui manipulasi izin investasi agribisnis. Atas nama itu, seluruh isi hutan (termasuk sumberdaya di bawahnya) dieksploitasi. Pada perkembangannya, mafia pertanian terus berdiasfora, baik dalam ruang makro (nasional) maupun dalam ruang otonom (daerah). Mafia pertanian kini bukan hanya bermain di lapangan, tetapi sudah merasuki semua level dan struktur negara, baik legislatif (DPR/DPRD), eksekutif maupun yudikatif. Baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Singkatnya, mafia sudah menggurita, sudah menyatu dengan semua kelembagaan. Bahkan sudah memainkan anggaran, baik APBN maupun APBD, termasuk dana-dana pinjaman dari luar.
Jika saja kita cermati pengajuan anggaran sektor pertanian dari seluruh Indonesia, jelas bahwa lebih dari separuhnya berlabel pertanian. Boleh jadi yang diketuk legislatif pun dominan untuk pertanian. Tetapi lacur, praktiknya dalam ruang makro maupun otonom, lebih dari separuh anggaran pertanian digunakan untuk kepentingan non pertanian. Dalam konteks ini, jelas sekali keterlibatan para mafia. Bagaiamana tidak, anggaran yang sudah jelas-jelas dialokasikan untuk pertanian, dengan mudahnya dimanipulasi (istilahnya: direvisi) dan digunakan untuk bidang yang tidak terkait dengan pertanian. Hal serupa juga terjadi dalam ruang yang lebih rendah, kabupaten/kota. Tentu bidikannya APBD dan prosesnya tidak berdiri sendiri, tetapi setali tiga uang dengan mafia di level atas.
Eksistensi dan keterlibatan mafia juga terlihat dalam tutup-buka keran impor-ekspor dan distribusi pemainnya. Keputusan, apakah impor dan ekspor komoditas pertanian perlu atau tidak perlu dilakukan, berapa banyak dan sedikit volume impor atau ekspor, apakah perlu cepat atau lambat, semuanya berada dalam kendali para mafia. Impor beras, gula, daging, garam muncul bukan atas kebutuhan nyata, tetapi desakan mafia. Ekspor kayu, sawit, kako, karet, ikan tuna, rumput laut, dan lainnya juga dikuasai para mafia. Tegasnya, dari mulai anggaran, transaksi berjalan, sampai rantai pasokan input-output sudah dikuasai para mafia. Bagi mereka, apapun yang akan terjadi, tidak menjadi persoalan. Terpenting, semuanya mendatangkan keuntungan (miliar?).
Perspektif kolektif mengakui bahwa ruang pemerintahan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sudah sejak awal menjadi sarang mafia pertanian. Modusnya bervariasi, mulai dari manifulasi data-data, pengaturan alokasi anggaran, “legalisasi” peraturan dan perundangan, kuota dan buka-tutup impor, rekayasa investasi, sampai desain eksploitasi hutan dan lautan. Mafia internal terkait pula dengan mafia transnasional. Di luar mafia impor ilegal, mekanisme impor pangan sejatinya banyak dipengaruhi mafia legal. Sebut saha impor beras, gula, daging, bawang, ikan, buah-buahan, sayuran dan produk olahan. Ironi, padahal semua itu dapat diproduksi sendiri. Dalam ruang formal “bagi hasil investasi pertanian” pun dipermainkan. Akibatnya, angka investasi hanya tinggi dalam produksi, tetapi tidak dalam agroindustri.
Ruang mafia berikutnya adalah rantai pasok input produksi pertanian, meliputi: subsidi, kredit usahatani, lahan, benih, pupuk, pestisida, alsintan, air irigasi dan fasilitas pendukung. Subsidi, kredit, benih dan pupuk merupakan satu paket yang paling sering dipermainkan. Faktanya, subsidi sudah dikebiri jauh sebelum sampai ke petani. Pupuk bersubsidi banyak yang mengalir ke industri dan perkebunan. Bahkan, tidak sedikit pupuk bersubsidi yang dilarikan ke luar negeri. Kelangkaan pupuk pun hanya akal-akalan mafia agar laba penjualan melompat. Pada kasus KUT, data jumlah petani dan luas lahan usahatani juga dimanipulasi. Bahkan, permainan sudah terjadi mulai dari pengaturan dan distribusi anggaran. Korban mafia pertanian lainnya adalah monopoli industri dan impor benih.
Input strategis yang paling diburu para mafia adalah lahan. Meskipun sudah ada UUPA Tahun 1960 maupun UU No. 41 Tahun 2009, namun konversi lahan dan penguasaan lahan oleh para pemodal besar terus berjalan. Mekanisme dan praktik hak guna usaha lahan semakin tidak tertata, kapan berakhir dan kapan diperpanjang. Jual beli dan konversi lahan ulayat, lahan negara dan lahan hutan terjadi di bawah tangan. Konversi lahan produktif terus berlanjut. Ruang-ruang hijau, lahan sempadan dan daerah resapan air semakin menyempit dan diperjualbelikan. Input strategis lainnya yang diperebutkan adalah air irigasi. Atas nama investasi, efisiensi dan swastanisasi, air irigasi yang jelas-jelas diperuntukan bagi usaha pertanian, kini dikuasai para pengusaha dan industri manufaktur. Air irigasi dikomersialisasi tanpa memberi arti dan ganti rugi kepada para petani. Bahkan pada musim kemarau (di Pantura), air bukan hanya dikuasai pengusaha pompa, juga oleh para preman.
Setali tiga uang dengan itu, mafia juga bermain dalam proyek pembangunan irigasi, jalan usahatani dan fasilitas pendukung pertanian. Seperti proyek fisik pada umumnya, pembangunan infrastruktur pertanian juga sarat dengan permainan mafia. Tengok saja prosesi tender, implementasi pengadaan barang dan realisasi fisik, semuanya berjalan lewat KKN. Alhasil, jaringan irigasi, jalan usahatani dan fasilitas pertanian tidak berumur panjang. Sarana pendukung riset-riset dan operasionalisasi pada lembaga pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan juga tidak bebas dari cengkraman mafia. Persen komisi dan standar setoran seringkali lebih awal dan lebih banyak dibicarakan daripada implementasi program. Anggaran riset dan pemberdayaan seringkali besar dalam catatan, tetapi minim dalam implementasi. Akibatnya, terjadi banyak kepiktifan, manifulasi laporan dan pengulangan kegiatan.
Ruang terakhir yang kini menjadi pusat akumulasi rente para mafia pertanian adalah rantai pasokan pangan nasional. Areanya membentang dari pasar lokal sampai pasar internasional. Sebagai catatan, untuk sekedar menjadi pemasok ke pasar induk saja harus melalui mafia. Rantai pasar beras dari kabupaten/kota sampai Cipinang jelas-jelas dikuasai para mafia. Bahka, lapak-lapak di pasar tradisional dan pasar tumpah saja tidak bebas dari jerat mafia. Apalagi menyangkut rantai impor beras, gula, garam, tepung, daging, ternak (terutama sapi), ikan, buah, sayur dan lainnya. Ironis, kini banyak kasus impor Aspal (asli padahal palsu), seolah-olah impor padahal sekedar label. Kekonyolan juga terjadi pada impor ikan, seolah-olah dari China padahal dari perairan Indonesia. Rantai pasok peternakan, terutama sapi dan ayam, juga dikendalikan mafia. Termasuk pasokan bibit dan input produksinya. Singkatnya, tidak ada satu pun lembaga pertanian di Indonesia yang bebas dari perangkap mafia.
Namun demikian, bukan berarti mafia tidak mungkin direduksi. Seperti dalam sejarah panjangnya, mafia di Eropa maupun di Amerika pun dapat dilenyapkan. Pendekatannya, lembaga-lembaga formal yang terkontaminasi harus dinormalisasi. Lantas, siapa yang menginisiasi normalisasi? Adalah petinggi yang adil, intelektual universal dan minoritas kreatif yang berani dan siap menghadapi tantangan. Praktiknya, selidiki dan petakan lebih awal akar penyebabnya, lalu eliminasi segala ruang yang memberi peluang. Bagi Indonesia jelas menyangkut semua ruang. Kuncinya, eksekutif, legislatif dan judikatif harus diganti oleh yang berlegitimasi, harus dipimpin oleh generasi pemimpin yang berjiwa kepemimpinan. Bersama itu, lakukan pula normalisasi dalam tubuh aparat, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga bisnis dan media komunikasi bagi penguatan identitas, harga diri dan kebanggaan bangsa atas negara dan sumber dayanya. Secara sektoral, ciptakan agar pertanian layak dibanggakan oleh seluruh warga bangsa. Kelola secara benar dan profesional, kreasi dan inovasi secara mandiri, agar sektor pertanian benar-benar memberi jaminan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Filed in: Jawa Barat, Opini, Pertanian dan Pangan

Get Update

Bagikan Artikel

Artikel Terkini

© 9133 Inspirasi Bangsa. All rights reserved.