Comments Off

Otonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Papua

Oleh:
Anita Erari, SE, M.Sc.Agr
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih-Papua,

Berbicara pembangunan ekonomi Papua saat ini, tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penyatuan Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Harus diakui bahwa Papua adalah bekas jajahan Hindia Belanda yang tidak serta merta diakui keberadaannya sebagai wilayah Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, sehingga penyatuannya kedalam wilayah Republik Indonesia memerlukan referendum yang kemudian dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969.

Lepas dari semua kontroversi dan perdebatan soal keabsahannya, PEPERA menjadi legitimasi bahwa Papua adalah wilayah Republik Indonesia karena para pemilih saat itu yang terdiri dari 1025 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) sebagai wakil masyarakat Papua secara aklamasi memilih untuk bergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang jadi pertanyaan kemudian adalah ada apa di balik pilihan secara aklamasi tersebut. Ada banyak versi yang menggambarkan bagaimana peserta DMP saat itu mendapat ancaman, intimidasi dan doktrinasi secara terus menerus dari TNI dan wakil pemerintah Republik Indonesia agar memilih “bergabung kedalam Republik Indonesia” sebagai pilihan tunggal di depan utusan PBB Mr. Fernando Ortisan. Namun menurut penulis, ancaman dan intimidasi seperti apapun rasanya akan sulit menghadirkan keputusan secara aklamasi tersebut mengingat adat orang Papua yang keras pastilah ada utusan yang tidak takut mati untuk membela pendiriannya. Menurut penulis keputusan secara aklamasi tersebut harusnya lahir karena para anggota DMP saat itu memiliki visi dan harapan bahwa Papua yang bergabung dengan Republik Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada Papua yang tetap menjadi jajahan Belanda.

Kemungkinan bahwa pilihan secara aklamasi tersebut lahir dari visi dan harapan akan masa depan yang lebih baik dalam NKRI juga mampu untuk menjelaskan kenapa setelah bertahun-tahun dalam NKRI, gugatan akan kebsahan PEPERA dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI semakin kesini justru semakin menguat. Jika dilihat dari kenyataan bahwa dua Provinsi di Tanah Papua yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih tercatat sebagai dua dari tiga provinsi termiskin di Indonesia, dapat dikatakan bahwa visi dan harapan para anggota DMP pada tahun 1969 ternyata tidak terwujud.

Singkatnya, para anggota DMP saat itu memilih untuk bergabung kedalam NKRI karena adanya harapan akan masa depan yang lebih baik. Jika kemudian termyata bahwa bergabung dengan NKRI tidak dapat memenuhi harapan tersebut, kenapa Papua tidak dibiarkan merdeka dan mengurus dirinya sendiri?

Otonomi Khusus dan Implementasinya
Sebagai jawaban dan jalan tengah atas tuntutan tersebut, pemerintah RI kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang memberi kebebasan bagi Provinsi Papua untuk mengurus dirinya sendiri tapi tetap dalam kerangka NKRI. Pemberian otonomi khusus bagi Papua diharapkan dapat mempercepat terciptanya kemakmuran bagi masyarakat terutama penduduk asli Papua sehingga akan mampu untuk meredam keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Pemberian otonomi khusus bagi Papua diikuti juga dengan pemberian dana otonomi khusus yang besarnya adalah 2% dari DAU Nasional dan Dana pembiyaan pembangunan infrastruktur yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi sebagai sumber dana untuk membiayai percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di Papua maka dana Otsus tersebut penggunaanya dibatasi hanya boleh pada empat bidang prioritas yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur.

Jika dicermati lebih jauh, dapat dilihat bahwa berbeda dengan implementasi otsus yang tidak dibatasi waktu, pemberian dana otonomi khusus tersebut justru hanya berlaku selama 25 tahun mulai dari 2002, yang berarti bahwa dalam 25 tahun sejak diberlakukannya Otsus, pembangunan ekonomi di Papua diharapkan sudah mampu menghasilkan PAD yang dapat membantu Papua menghidupi dirinya sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 34 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar dalam 25 tahun seluruh kota-kota di provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas.
Tahun ini, implementasi Otsus di Papua telah memasuki tahun ke- 11 namun konsensus umum yang berkembang adalah bahwa realisasi dan implementasi otsus selama 11 tahun ini masih jauh dari sasaran yang hendak dicapai. Indikator paling jelas dari kegagalan pemanfaatan dana otsus untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua adalah inisiatif Pemerintah untuk membentuk Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B).

Kesan yang timbul dari penggunaan dana otsus selama 11 tahun ini adalah bahwa pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten tidak memiliki rencana yang jelas tentang penggunaan dana tersebut sehingga dana yang didrop asal dibelanjakan untuk mempertinggi angka penyerapan anggaran. Kesan ini diperkuat oleh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas penggunaan dana otsus tahun 2002 hingga 2010 yang menyatakan sebagai berikut :
1. Hingga tahun ke-10 otonomi khusus, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat belum menyusun rencana induk
percepatan pembangunan dalam rangka memanfaatkan dana otonomi khusus secara berkesinambungan seperti yang
disyaratkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007. Akibatnya pembelanjaan dana otsus dilakukan pada proyek-
proyek yang tidak memiliki efek menunjang pembangunan berkelanjutan.
2. Terdapat beberapa pekerjaan atau kegiatan dengan nilai milyaran rupiah yang telah dibayarkan seluruhnya walaupun
pekerjaan tersebut belum dilaksanakan atau dengan kata lain pembiayaan proyek fiktif, dan
3. Pengelolaan dan penggunaan dana otsus yang tidak sesuai tujuan pembentukannya antara lain :
a. Dana otonomi khusus diinvestasikan dalam bentuk deposito jangka pendek di Bank Mandiri dan Bank Papua.
b. Dana infrastruktur yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur justru digunakan untuk pembelian jam
dinding, peralatan olahraga, pengadaan televisi dan radio UHF dengan nilai lebih 47 milyar rupiah.

Membaca laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana otsus 2002 hingga 2010 memberi kesan bahwa pengelolaan dana otsus di Provinsi Papua mirip-mirip dengan acara televisi terkenal;“Uang Kaget”. Bagaimana Provinsi yang sebelumnya memiliki anggaran yang sangat terbatas tiba-tiba mendapatkan limpahan dana berlebih yang harus dihabiskan dalam satu tahun anggaran tanpa perencanaan yang memadai.

Dengan pembelanjaan yang mirip-mirip “Uang Kaget”, dampak pembelanjaan tersebut terhadap pembangunan ekonomi pun mirip-mirip dampak uang kaget terhadap pembangunan ekonomi penerimanya. Dalam jangka pendek, penerima uang kaget kelihatan menjadi kaya dan makmur dengan segala barang yang dibelinya namun dalam jangka panjang tanpa sumber dana baru, dapat dipastikan penerima tersebut tidak akan mampu mempertahankan kekayaan dan kemakmurannya.

Kondisi Papua saat ini juga tidak berbeda. Jika dilihat sepintas Ekonomi Papua saat ini bertumbuh pesat dengan jumlah kendaraan yang membanjir dan pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun dimana-mana, namun pertanyaannya bagaimana membiayai semua ini saat dana otsus berakhir 2026? Tanpa ada usaha-usaha produktif yang mampu mempertahankan dana otsus untuk berputar di Papua, kemakmuran yang timbul dari perputaran uang karena kegiatan konsumtif hanya akan menjadi kemakmuran semu.

Arah Pembangunan Selanjutnya
Di tengah segala kritik terhadap pengelolaan dana otsus dari tahun 2002 sampai 2010 berkaitan dengan hasil temuan pemeriksaan BPK, arah pengelolaan dana otsus pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa pada akhirnya pemerintah Provinsi Papua telah berada pada arah yang tepat. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya pembelanjaan dana otsus lebih ditujukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, pada tahun 2011 pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten-Kabupaten di bawahnya mulai mengalokasikan dana untuk pembangunan usaha produktif dengan membangun PT. Percetakan Papua dan untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditambah lagi dengan PT. Semen Papua dan PT. Papua Power.

Perkembangan ini menunjukan bahwa akhirnya Pemda Provinsi dan Kabupaten di Papua sadar bahwa dana otsus akan berhenti di tahun 2026 sehingga mulai sekarang harus membangun usaha-usaha produktif yang nantinya dapat dijadikan sumber pendapatan daerah untuk menggantikan dana otsus. Selain itu dengan pembangunan usaha produktif yang hasil produksinya merupakan kebutuhan utama seperti semen dan listrik, pemerintah mendapat dua keuntungan sekaligus yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam jumlah banyak dengan harga murah sekaligus mempertahankan dana otsus beredar lebih lama di Papua.

Dengan perkembangan ini, pengelolaan dana otsus sudah selangkah lebih maju dan berada pada arah yang tepat namun menurut penulis masih belum cukup untuk mempercepat terciptanya kemakmuran di Papua terutama jika itu hendak dicapai dalam sisa waktu pemberlakuan dana otonomi khusus. Pembangunan badan-badan usaha produktif dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak akan berarti banyak jika masyarakat tidak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan produktif tersebut.

Selama sepuluh tahun awal otsus, telah banyak program-program bantuan baik dalam bentuk peralatan maupun dana tunai, yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan memberdayakan ekonomi kerakyatan dan mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Namun bantuan-bantuan tersebut seperti batu yang dijatuhkan kedalam laut, tidak terasakan efeknya karena kehidupan penduduk asli di daerah-daerah terpencil masih tetap kekurangan dan dikategorikan kedalam kelompok miskin.
Salah satu kekurangan dari program-program bantuan yang diberikan selama ini adalah bantuan-bantuan tersebut hanya membantu dan mendorong masyarakat untuk memproduksi suatu komoditas tetapi gagal untuk menunjukkan kepada mereka cara memasarkan produk tersebut. Jika dicermati secara seksama, kelemahan utama para pengusaha asli Papua justru bukan pada proses produksinya tapi pada proses pemasarannya. Contoh kecil dapat dilihat pada para pedagang sayur di pasar tradisional. Sementara para pedagang sayur Non Papua bersedia menurunkan harga untuk mempercepat penjualan dagangannya, pedagang asli Papua justru lebih suka membawa pulang barang dagangannya daripada harus menurunkan harga, bahkan ada pameo bahwa menawar pada pedagang asli Papua justru akan menaikan harga. Demikian juga untuk komoditas yang lebih tinggi nilainya seperti biji kakao atau buah-buahan. Daripada bersusah payah mengusahakan kemudian membawanya jauh-jauh hanya untuk dijual di bawah harga yang diharapkan, mereka lebih suka membiarkannya membusuk di pohon.
Karena itu, ke depannya jika pemerintah daerah benar-benar hendak memanfaatkan dana otsus yang tersisa 14 tahun ini untuk memajukan dan mempercepat pembangunan ekonomi di Papua, pemerintah provinsi dan Kabupaten tidak cukup hanya mendirikan badan-badan usaha yang akan menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga lebih murah, tidak cukup hanya menyediakan bantuan-bantuan yang mampu menolong dan mendorong penduduk asli Papua lebih produktif, tetapi harus juga menyediakan saluran pemasaran yang akan menjamin kepastian pemasaran dari produk-produk mereka.

Selain itu, kondisi wilayah dan topografi Papua menyebabkan hubungan antar daerah menjadi sulit sehingga hasil produksi komoditas terutama di wilayah-wilayah terpencil menjadi amat susah. Pengalaman penulis saat melakukan penelitian ke wilayah Kurima dan daerah sekitarnya yang menemukan tanaman kopi tumbuh dengan subur dan berbuah lebat tapi dibiarkan membusuk di pohon bisa menjelaskan kesulitan pemasaran yang dihadapi penduduk setempat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bisa membangun badan usaha yang akan bertindak sebagai penyangga untuk membeli komoditas hasil produksi masyarakat untuk kemudian menjualnya keluar daerah. Selain untuk menjamin kepastian pasar, badan penyangga tersebut juga dapat menjamin kepastian harga beli komoditas sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk berusaha.

Filed in: Opini, Papua

Get Update

Bagikan Artikel

Artikel Terkini

© 2014 Inspirasi Bangsa. All rights reserved.