Comments Off

Padang Industrial Park Tinggal Semak Belukar

Ist

DPRD Desak Pansus untuk Usut Aset Di PIP

PADANG, Inspirasi Bangsa (5/4)— Kalangan wakil rakyat di DPRD Sumbar, mendesak dibuatnya Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut aset yang kini berada di Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Kawasan yang dulunya diramalkan menjadikan Sumbar sentral industri di bagian Barat Sumatera, kini hanya menjadi kawasan yang tumbuhi semak belukar. Bahkan, dugaan kongkalingkong lenyapnya aset Pemprov Sumbar di sana semakin menguat. Adalah keharusan DPRD Sumbar menyelamatkan aset Pemprov di PIP dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PIP. Pasalnya kawasan yang lahannya milik pemerintah provinsi seluas 118 hektar itu, pengelolaan dan kontribusinya sampai hari ini tidak jelas. “DPRD harus membentuk Pansus PIP. Ini menjadi solusi tepat untuk menyelamatkan aset Sumbar di Padang Industrial Park (PIP) itu,” ujar Zulkifli Djailani, anggota Komisi III DPRD Sumbar, Hari ini (5/4).
Menurut Partai Gerindra ini, PIP sarat dugaan penggelapan aset Pemprov Sumbar dan itu sangat mungkin sekali terjadi. “Perusahaan itu dulu adalah BUMD untuk mengelola kawasan dengan nama PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) tetapi tidak pernah menggelar RUPS sebagaimana sebuah perusahaan berbadan hukum di negara ini,” ujar Zulkifli Djailani.
Meski tidak ada RUPS dan tidak ada kontribusi bagi PAD Sumbar, dalam penelusuran Zulkifli Djailani terjadi transaksi jual beli di atas tanah milik Pemprov Sumbar kepada PT Inti Sawit, SPBE dan terbaru kepada PT JAPFA juga terjadi. “Transaksi penjulan itu tidak ada laporan ke APBD Sumbar, bahkan PT ARP milik Pemprov kontribusinya nihil. Pertanyaan saya kemana uang penjualan tanah PIP itu, mestinya aparat hukum harus menurunkan tim penyelidiknya,” ujar Zulkifli.
Cerita PIP adalah kawasan impian dari keinginan Sumbar menjadi pusat industri di Barat Sumatera. Pemprov menyediakan lahan seluas 300 hektar yang realisasinya hanya 118 hektar yang bisa dibebaskan. Dengan lahan Pemprov Sumbar itu, dinilai sebagai penyertaan modal sebesar Rp2,5 miliar tahun 1992. Kemudian Pemprov membangun sarana seperti jalan, jembatan, termasuk gardu PLN.
Akibat tidak jelasnya pengelolaan PIP saat ini, HM Nurnas, anggota dewan lainnya, mengaku khawatir aset Pemprov Sumbar itu terancam lenyap. “Tahun 2010 keberadaan lahan Pemprov di PIP menjadi temuan BPK RI sehingga menjadi alasan kini kita membentuk Pansus dengan semangat penyelamatan terhadap aset,” ujarnya.
PIP semula dikelola PT ARP. Dalam perjalanannya dilakukan joint venture dengan perusahaan dari Johor Malaysia yang melahirkan Padang Industrial Park (PIP). Tapi kerjasama ini belum berjalan, perusahaan Johor itu hengkang. Artinya, pengelolaan kawasan industri ini kembali ke PT ARP yang notebene adalah perusahaan daerah yang didirikan Pemprov Sumbar. Melihat kondisi kepemilikan dan pengelolaan yang tidak berkejelasan di PIP, mendesak dibentuknPansus untuk meluruskan. “Pansus PIP demi menyelamatkan aset Pemprov Sumbar di PIP,” ujarnya. Pansus PIP sangat mendesak demi lahan 118 hektar milik Pemprov di PIP. “Kalau aset sudah tidak ada jelas kemana perginya, kalau masih ada ayo duduk semeja untuk mengelolanya sehingga berkontribusi pada APBD Sumbar,” ujarnya. (mra)

Filed in: Daerah, Sumatera Tags: 

Get Update

Bagikan Artikel

Artikel Terkait

© 1554 Inspirasi Bangsa. All rights reserved.